BNPB Bantu Dana Penanganan Darurat Banjir di Jateng Senilai Rp.4,25 Miliar

Semarang, JurnalSultra.com – Kepala  BNPB Letjen TNI Suharyanto memberikan bantuan dana siap pakai (DSP) kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk penanganan darurat bencana banjir yang melanda wilayahnya. Total bantuan sebesar Rp4,25 miliar. 

Bantuan untuk penanganan darurar ini diberikan kepada 13 wilayah administrasi tingkat kabupaten dan kota, dengan total Rp3,25 miliar. Masing-masing wilayah mendapatkan bantuan sebesar Rp250 juta. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan bantuan sebesar Rp1 miliar. Bantuan tersebut untuk mendukung operasional penanganan darurat di wilayah terdampak di Jawa Tengah. 

Dalam kesempatan yang sama, BNPB juga menyerahkan bantuan logistik dengan total senilai Rp1,5 miliar kepada wilayah terdampak, dengan rincian Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes masing-masing Rp100 juta. Selanjutnya masing-masing Rp150 juta untuk Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan. Terakhir sebesar Rp200 juta untuk Kota Semarang yang memiliki dampak paling luas. 

Kepala BNPB kembali mengingatkan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi yang harus dipenuhi pemerintah. Hal tersebut disampaikan kepada pemerintah daerah saat melakukan rapat koordinasi penanganan banjir wilayah Jawa Tengah, Senin (2/1). 

“Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi yang harus dipenuhi pemerintah, masyarakat yang sudah menderita harus segera kita penuhi kebutuhan dasarnya,” tegas Suharyanto pada Senin (2/1) di Gedung Gradhika Bakti Praja, Semarang dalam Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Banjir di Provinsi Jawa Tengah. 

Suharyanto mengimbau agar segera didirikan pos komando tanggap darurat dan disiapkan pos pengungsian yang layak disertai dengan dapur lapangan dan fasilitas kesehatan yang memadai. 

Dirinya juga mengatakan, pada saat tanggap darurat bencana pemimpin daerah otomatis menjadi komandan penanganan darurat. 

“Sehingga penanganan dapat satu komando dan lebih terkoordinir karena pemerintah daerah yang lebih paham kondisi di lapangan,” sebutnya. 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *