oleh

Dinilai Adanya Ketidakadilan Dugaan Tipikor di DPRD, LSM Forsda Demo Kejari Kolaka

Kolaka, JurnalSultra.com – Puluhan massa dari Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Swadaya Daerah (LSM Forsda) Kolaka mengelar aksi unjuk rasa di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kolaka, Senin (15/11/21).

Mereka meneriakan adanya ketidakadilan dalam penegakan supremasi hukum terkait Dugaan kasus korupsi di DPRD Kabupaten Kolaka.

Jabir kordinator aksi menyampaikan sesuai keterangan terdakwa (Marsia) yang merupakan bendahara atas dugaan kasus korupsi dana pengeluaran DPRD Kolaka pada 3 November 2021 telah menyebutkan didepan majelis hakim. Jika mantan Ketua DPRD Kolaka berinisial SA turut menikmati dana sebesar Rp. 500 juta dan Kasubab perencanaan SD sebesar 300 juta.

“Keterangan Terdakwa yang menyebut nama SA dan SD yang menikmati hasil tindak pidana merupakan alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP sebagai alat bukti keterangan terdakwa. Olehnya itu SA dan SD wajib menjadi saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana pengeluaran di DPRD Kolaka,” teriaknya.

Jabir juga mengatakan jika dalam kesaksian SA dan SD terbukti menikmati dana sesuai keterangan terdakwa Marsia, maka kejaksaan negeri Kolaka wajib menetapkannya sebagai tersangka.

“Kejaksaan tidak boleh memberikan keterangan yang menyatakan keterangan terdakwa Marsia sepihak. Hal tersebut dapat diindikasikan Kejari Kolaka tidak mendukung prinsip dalam hukum pidana mencari fakta materiil untuk mengungkap aktor intelektual dari dugaan tindak pidana korupsi di DPRD Kolaka,” katanya.

Kejari Kolaka Indawan Kusnadi yang menerima pendemo diruangan tertutup menjelaskan jika pihaknya tidak menemukan adanya bukti penerimaan dana sebesar Rp. 500 juta oleh SA. Dalam fakta persidangan menyebutkan SA cuma meminjam kepada terdakwa (Marsia) sebesar Rp 20 juta. Itupun pinjaman pribadi.

“Kami memeriksa para saksi. Akan tetapi tidak ada bukti mengarah ke SA,” jelas Kajari Kolaka.

Sebelumnya pada 2 Maret 2021 Kejari Kolaka resmi menetapkan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kolaka, MT sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi anggaran dana rutin di sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka, tahun anggaran 2019 dan 2020 ini. Yang menimbulkan kerugian negara senilai Rp3,3 miliar.

Selain MT Kejari Kolaka juga menetapkan bendahara rutin DPRD Kolaka berinisial M, sebagai tersangka dalam kasus yang sama.

Kedua tersangka ini diduga telah melakukan mark-up dan pembayaran fiktif menggunakan dana rutin DPRD Kolaka.

Red/AH

Komentar

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait