Kolut, JurnalSultra.com – Kabupaten Kolaka Utara di Sulawesi Tenggara meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022. Hal ini merupakan pencapaian yang mengesankan, karena telah menjadi yang kesembilan kalinya secara berturut-turut Kabupaten Kolaka Utara meraih predikat WTP.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Acara penyerahan laporan tersebut diadakan di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dan dihadiri oleh pejabat dari Kabupaten Kolaka Utara, termasuk Pj. Bupati Kolaka Utara, Parinringi, S.E., M.Si., dan Wakil Ketua DPRD, Agusdin, S.Kom.
Ketua BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, Dadek Nandemar, S.E., MIT., Ak., CFE., CA., CSFA, secara resmi menyerahkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2022 kepada Pj. Bupati dan Wakil Ketua DPRD. Hasil pemeriksaan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kolaka Utara telah berhasil menjalankan tata kelola keuangan yang baik dan transparan.
Dalam acara tersebut, Pj. Bupati Kolaka Utara mengungkapkan rasa syukur dan kebanggaannya atas pencapaian ini. Beliau menyampaikan bahwa hasil ini merupakan bukti komitmen dan kerja keras semua pihak dalam menjaga integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pj. Bupati juga mengapresiasi kinerja seluruh pegawai dan staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara yang telah berperan aktif dalam mencapai predikat WTP ini.
“Pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 adalah bukti nyata komitmen dan kerja keras semua pihak dalam menjaga integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kami merasa sangat bersyukur dan bangga atas hasil ini,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, beberapa pejabat dari Kolaka Utara juga turut hadir untuk mendampingi Pj. Bupati dan Wakil Ketua DPRD. Mereka antara lain Dr. Hj. Syamsuryani, S.T., M.M (Inspektur), Drs. Tahrim, M.M (Sekwan), Andi Agus Zakaria, S.E (Irban Investigasi), Muhammad Fadli, S.T., M.M (Kepala BKAD), dan Hasdi, S.Hut (Kabid Akuntansi). Keberadaan mereka sebagai perwakilan dari berbagai unit kerja pemerintah daerah juga menjadi salah satu bukti kolaborasi yang kuat dalam mengelola keuangan daerah dengan baik.
