oleh

Kepala Kemenag Koltim: Biaya Nikah Jangan Dipatok Melebihi yang Sudah Ditetapkan Dalam Peraturan

Tirawuta, JurnalSultra.com – Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) melalui Seksi Bimas Islam Kemenag Koltim, Melaksanakan rapat Koordinasi Optimalisasi Layanan dan Pengelolaan BOP KUA tahun anggaran 2022. Kegiatan dilaksanakan di Aula Kantor KUA Kecamatan Tirawuta, dihadiri Kepala Kua Penghulu se-Kabupaten Kolaka timur, Kamis (13/01)

Kegiatan rapat dipimpin langsung kepala kantor kemenag Kolaka Timur H. Ahmad Lita Rendelangi didampingi Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Ahmadin dan bendahara Kantor Kemenag koltim.

Kepala Kantor kemenag kolaka Timur dalam arahannya menyampaikan bahwa mengenai Rapat Koordinasi adalah bukan hal yang baru, setiap saat kita selalu berkoordinasi dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi kita masing-masing sebagai ASN.

“Kita selaku pelayan masyarakat dalam melaksanakan tugas pemerintahan harus selalu mengevaluasi dengan harapan perbaikan, perlu memperbaiki hal-hal yang masih kurang, tentu di 2021 ada beberapa kebijakan hasil keputusan bersama kita lakukan dan kita sudah lalui tentu ada plus minus ada hal-hal yang perlu kita perbaiki dan evaluasi, kalo sudah bagus kita perbaiki lagi kalo ada yang masih kurang yang tidak sesuai dengan kemampauannya kita evaluasi,” tuturnya.

Lanjutnya, sebelumnya sudah sering dibahas mengenai BOP setiap saat awal tahun sambil berjalan itu dijelaskan oleh tim pengelola di seksi dan keuangan,dengan imformasi sudah tidak ada lagi kendala,tinggal komitmen sebagaimana yang telah pakta Integritas yang telah ditandatangani dalam bertugas, sebagai penghulu diberi tugas sebagai kepala KUA adalah tugas tambahan,dikatakan acuan kita tugas dan Fungsi KUA selalu berdasar pada PMA No 34 tahun 2016 itu harus dijaga,Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan ini tugas utama yang harus dilaksanakan.ini adalah salah satu indikator kalo ini terlaksana semua akan berjalan dengan baik

Dikatakan pelayanan kepada masyarakat yang paling utama adalah pernikahan berdasarkan PMA No 34 itu adalah tugas dan Fungsi KUA, pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan persoalan nikah. Banyak masyarakat sering melaporkan terkait persoalan pernikahan mengenai biaya Nikah.

“Inilah tugas dan fungsi yang dberikan dan diamanahkan kepada kita bagaimana pelaksanaan layanan dan pengawasan yang baik sehingga peristiwa-peristiwa nikah diwilayah kita tidak dikeluhkan lagi oleh masyarakat,” tegasnya.

Ahmad Lita juga menegaskan persoalan pembayaran biaya nikah jangan sampai dipatok melebihi dari 600.000. “Sesuai aturan yang berlaku yang telah diatur oleh pemerintah biaya nikah Rp.600.000, tidak boleh meminta lebih dari itu dan jangan lagi dilebihkan, tekannya.

Ia juga mengajak jajaran KUA untuk meningkatkan inovasi,menunjukan kreatifitas layanan kepada masyarakat.

“ketika orang yang datang merasa nyaman, tidak ada lagi yang berkeluh kesah, berikan yang terbaik dalam hal pelayanan kepada masyarakat sehingga apa yang diharapkan masyarakat dapat terwujud. masyarakat, puas,senang,dan bangga terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh Kantor Kementerian Agama, ” pungkasnya.

Red/AH

Komentar

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait