Kuasa Hukum Calon Kedes Puulemo Gugat Hasil Pilkades Kolaka di PTUN

Kolaka, JurnalSultra.com – Hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2023 di Kabupaten Kolaka tidak hanya mendapat sorotan dari sejumlah masyarakat, akan tetapi juga mendapat perhatian serius dikalangan advokat di kabupaten kolaka.

Salah seorang pengacara, Andri Alman Assigaf, S. H. yang juga merupakan kuasa hukum calon Kepala Desa Nomor Urut 2 Desa Puulemo menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak kabupaten kolaka 30 Mei 2023 di temukan banyaknya dugaan pelanggaran admistrasi serta dugaan pengelembungan suara yang diduga dilakukan oleh pasangan  calon kepala desa nomor urut 1, diduga berapiliasi dengan panitia penyelanggaran pemilihan kades.

“Kami juga menduga pembentukan dan penunjukan panitia penyelenggara pemilihan kepala desa khusunya pemilihan desa puulemo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan republik Indonesia dimana ketua panitia penyelenggara sebagai kaur pemerintahan desa puulemo sedangkan pelaksana tugas kepala desa merupakan menantu dari calon nomor urut 1 pemilihan kepala desa puulemo dari kedua perangkat desa tersebut memiliki hubungan kekeluargaan dengan calon nomor urut 1 pemilihan kepala desa puulemo,” jelas Andri saat melakukan konfrensi pers bersama sejumlah awak media di kolaka.

Lanjut Andri menilai, data pemilih tetap yang digunakan dalam pemilihan kepala desa serentak kabupaten kolaka, khususnya pemilihan kepala desa puulemo bertentangan dengan data pemilih tetap KPU RI khususnya KPU Kabupaten Kolaka dan KPU Provinsi Sulawesi tenggara.

Menurutnya berbagai upaya yang telah dilakukan kliennya, terhadap berbagai temuan dugaan kecurangan dan pelanggaran dalam pemilihan kades serantak, mulai dari melaporkan ke pihak berwajib, hingga DPRD Kolaka, akan tetapi hal tersebut tidak membuahkan hasil.

“Klien kami sudah melakukan berbagai upaya pelaporan tekait hal tersebut,  hingga dilakukan Rapat Dengar Pendapat dengan DPRD Kabupaten kolaka, pada tanggal 20 juni 2023 dengan kesimpulan mendorong untuk diselesaikan secara hukum melalui pengadilan tata usaha Negara kendari. Olehnya itu kami melayangkan surat gugatan di PTUN,” terangnya.

Sementara itu Kuasa Hukum lainnya, Gunawan Wibisono, S.H. menuturkan pihaknya akan melakukan upaya adminitrasi kepada bupati kolaka sebagai yang menerbitkan SK pelantikan kepala desa serentak kabupaten kolaka 2023.

Gunawan penyampaian, jika pihaknya juga telah menemukan banyaknya data pemilih tetap yang diduga berada diluar daerah kabupaten kolaka, bahkan ada yang berada diluar dan provinsi Sulawesi tenggara namun ikut memilih di pemilihan kepala desa puulemo tahun 2023.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *