Opini Wajar Tanpa Pengecualian di Kemenkumham Wajib Dipenuhi

Jakarta, JurnalSultra.com – Pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan laporan keuangan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi.

Dikutip dari laman situs Kemenkumham, bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly menegaskan sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab setiap kementerian/lembaga (K/L) negara, tidak terkecuali Kemenkumham, untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan kaidah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku.

“Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban K/L dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,” kata Yasonna. “Dalam hal ini, setiap K/L wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan,” tegasnya.

Selanjutnya, laporan keuangan tersebut akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Pemeriksaan tersebut sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Hasil akhir dari pemeriksaan laporan keuangan K/L nantinya berupa opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

“Kemenkumham telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas laporan keuangan, sejak tahun 2011 hingga tahun 2019 dengan berbagai fluktuasinya, mulai dari opini WTP dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP) hingga opini WTP Murni,” jelas menkumham saat memberikan sambutan pada kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Kemenkumham Tahun 2020.

Tinggalkan Balasan