oleh

Panggilan RDP Tak Diindahkan, K3 Menilai DPRD Kolaka Lemah

Kolaka, JurnalSultra.com – Koalisi kolaka kontrol (K3) yang tergabung yakni DPD Pekat IB Kolaka, DPD LSM Gaki Kolaka, DPP LSM WRI Sultra, DPC LSM Kibar Kolaka dan DPC Ormas Laki menilai DPRD Kabupaten Kolaka terkesan lemah dalam memanggil pimpinan-pimpinan perusahan yang melakukan penambangan dan pemuatan ore nikel yang diduga ilegal diwilayah Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Senin (27/12/21).

Pada 22 Desember 2021 K3 melakukan aksi unjuk rasa terkait dugaan pertambangan ilegal di Kecamatan Pomalaa, dan pihak DPRD Kolaka memberikan janji untuk dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP), ironisnya beberapa pimpinan perusahaan yang diduga melakukan aktivitas penambangan hingga pemuatan ore nikel yang diduga ilegal tidak menghadiri RDP tersebut.

Olehnya itu Koordinator K3 Haerudin sangat kecewa dengan kinerja DPRD yang terkesan lemah, dimana panggilan Lembaga legislatif tersebut yang memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam pemerintahan  seolah-olah diabaika oleh sejumlah pimpinan perusahan yang di panggil.

“Saya menilai DPRD Kolaka sangat lemah, dan dianggap biasa saja oleh sejumlah pimpinan perusahaan penambangan yang ada diwilayah kabupaten kolaka, surat panggilan  RDP tidak dihiraukan oleh beberapa pihak perusahaan yang melakukan penambangan hingga pemuatan ore nikel yang diduga ilegal diwilayah  kecamatan pomalaa kabupaten Kolaka. Kalau bisa lebih baik DPRD bentuk pansus untuk menyikapi dugaan tambal ilegal tersebut,” tegas Haerudin yang akrab disapa Dudi yang juga ketua ormas Pekat IB.

Dudi menjelaskan para penambang tersebut hanya datang untuk merusak hutan dan mengambil keuntungan besar lalu pergi hingga meninggal kota wonua mekongga ini dengan kondisi hutan yang rusak dan kemungkinan bisa mengakibatkan bencana alam yang berdampak kepada masyarakat yang tinggal dekat dengan area kegiatan penambangan, terutama masyarakat pomalaa.

Sementara itu, M.Nasrul Massi ketua Lsm Kibar juga menyayangkan kegiatan-kegiatan penambangan hingga pemuatan ore nikel yang diduga ilegal oleh beberapa perusahaan sangat meresahkan pengguna jalan, yang mana jalan menjadi rusak, berwarnah merah,berlumpur hingga menjadi licin saat musim hujan dan berdebuh saat musim panas.

“Perusahaan-perusahaan ini juga seakan-akan mereka yang memiliki jalan tersebut, kami juga menduga mereka tidak memiliki ijin penggunaan jalan milik negara, perusahaan-perusahaan yang melakukan aktifitas penambangan dan pemuatan ore nikel juga harus memiliki ijin dari balai untuk perlintasan jalan yang ada didepan PT.PMS dan mereka harus membuktikan itu saat RDP lintas komisi nanti,karna jalan yang mereka gunakan adalah milik negara bukan milik perusahaan penambangaan,” jelasnya.

Ia menyampaikan banyak hal yang harus para pemegang IUP fikirkan dan patuhi soal sosial budaya termaksut masalah linkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang. Seletah beberapa lama berdiskusi dengan komisi lll DPRD Kolaka, maka RDP ditunda dan akan digelar pada 3 Januari 2022.

Reporter : Awal

Komentar

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait