Pemkot Kendari Tertibkan Rumah Makan Kampung Magrove

Kendari, JurnalSultra.com – Proses penertiban Rumah Makan Kampung Mangrove yang dilakukan Pemerintah Kota Kendari sudah sesuai prosedur dan memakan waktu yang cukup lama hingga pembongkaran dilakukan, Kamis (23/11/2023).

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kendari Erlis Sadya Kencana menjelaskan, pembongkaran bangunan RM Kampung Mangrove di Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu dilakukan, karena yang bersangkutan melanggar Perda No. 1 Tahun 2012 Tentang RTRW Kota Kendari dan Perwali No. 21 Tahun 2021 Tentang RDTR CBD Teluk Kendari.

“Pelanggaran yang dilakukan RM Kampung Mangrove adalah pelanggaran pemanfaatan ruang pada kawasan RTH dan sempadan sungai, serta tidak memiliki Persetujuan atau Perizinan Dasar dari Pemerintah,” kata Kadis PUPR.

Lanjut Kadis PUPR, akibat pelanggaran tersebut, Pemerintah Kota Kendari telah memberikan sanksi administratif sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Perwali Kota Kendari No. 55 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

Menurut Kadis PUPR proses pemberian sanksi yang dilakukan Pemerintah Kota Kendari sudah dilakukan sejak tahun 2020. Diawali dengan pemberian surat panggilan pertama 3 Juli 2020, kemudian panggilan ke dua 7 Juli 2020, dilanjutkan dengan penyampaian surat peringatan 20 Juli 2020 dan Surat penghentian sementara kegiatan tanggal 10 Agustus 2020.

“Setelah diberikan surat penghentian sementara kegiatan tersebut, pemilik RM Kampung Mangrove tidak mengindahkan dan tetap melakukan kegiatan secara diam-diam,” ujarnya.

Masih belum ada niat baik dari pemilik untuk menindaklanjuti surat dari Dinas PUPR, kemudian, tanggal 11 November 2020 Dinas PUPR mengirimkan surat penutupan lokasi, sekaligus Pemerintah Kota Kendari didampingi oleh Kementerian ATR/BPN, melakukan penyegelan bangunan dan pemasangan garis polisi.

Kemudian tanggal 9 Desember 2020, pemilik RM Kampung Mangrove telah menandatangani surat pernyataan pembongkaran sendiri untuk melakukan pembongkaran secara mandiri namun tidak juga dilakukan

Tinggalkan Balasan