oleh

RDP Lintas Komisi, K3 Nilai DPRD Kolaka Dilecehkan Oleh Sejumlah Perusahaan Tambang

Kolaka, JurnalSultra.com – K3 menganggap DPRD telah dilecehkan oleh beberapa perusahaan di pomalaa yang dipanggil secara resmi dari DPRD melalui Sekwan untuk melakukan RDP lintas komisi terkait aktifitas penambangan dan pemuatan ore nikel yang diduga ilegal, namun hingga dua kali pemanggilan sejumlah perusahaan tambang di Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara, tak mengindahkan panggilan tersebut.

Olehnya itu, DPRD Kolaka dianggap lemah dan terkesan diremehkan oleh sejumlah perusahaan tambang yang beraktivitas di Kabupaten Kolaka. “Tanpa mengurangi rasa hormat, kami meninggalkan ruangan ini,” kata Amir salah seorang anggota Koalisi kolaka kontrol (K3),” ungkapnya saat akan  RDP akan dimulai, Senin (3/1/21).

Anggota K3 lainnya semua meninggalkan ruangan tanpa ada satupun yang mengikuti RDP tersebut dengan alasan sejumlah perusahaan tambang yang dipanggil tak lagi menghadiri RDP tersebut.

RDP lintas komisi dipimpin oleh ketua komisi III Akhdan yang dihadiri oleh Abd.Rauf dari komisi III, Ramadan dari komisi III,A.Arna dari komisi III, Ketua komisi II Hj.Asmani Arif dan tamu undangan Aisten III, PT.PMS, PT.BDM, Camat Pomalaa, UPTD Polhut, Syahbandar Pomala, Kepala Desa Sopura dan sebelumnya sempat diikuti oleh seluruh anggota Koalisi kolaka kontrol (K3) yang tergabung yakni DPD Pekat IB Kolaka, DPD LSM Gaki Kolaka, DPP LSM WRI Sultra, DPC LSM Kibar Kolaka dan DPC Ormas Laki diaula lantai dua DPRD kolaka.

Haeruddin yang biasa disapa Dudi menyampaikan bahwa sesuai kesepakatan yang tergabung dalam Koalisi Kolaka Kontrol tidak akan mengikuti RDP jika masih ada salah satu perusahaan yang dipanggil tidak hadir.

“Kami tidak akan ikut Rapat Dengar Pendapat lintas komisi, karena buat apa kita lakukan RDP kalau cuman debat kusir saja, dan saya pastikan kita tidak adan mendapatkan titik terang terkait kegiatan penambangan atau pemuatan ore nikel yang kami duga ilegal dan tidak sesuai janji anggota DPRD saat RDP yang pertama akan menghadirkan semua instansi dan perusahaan yang terkait dalam aktifitas penambangan hingga pemuatan ore nikel yang kami duga ilegal,maka nya kami langsung meninggalkan ruangan rapat,” cetusnya.

Lanjutnya sangat menyangkan dengan perusahaan-perusahaan yang sudah dipanggil oleh DPRD melalui surat resmi untuk melakukan RDP yang ke dua kali nya,tapi tidak diindahkan oleh beberapa perusahaan yang seakan-akan melecehkan panggilan melalui surat resmi dari DPRD Kolaka.

“Pelening Kami K3 akan komonikasi dengan Ketua DPRD Kolaka untuk mengeluarkan rekomendasi ke Provinsi,untuk melakukan RDP bersama pihak SDM Provinsi,”ucap Dudi

Reporter : Awal Fajrin

Komentar

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait