Sengketa Pilkades 2023 di Kolaka Resmi Diadukan di PTUN

Andri Alman Assigaf, S.H./Kuasa Hukum Firman, S.Sos

Kolaka, JurnalSultra.com – Sengketa pilkades di Kolaka tahun 2023 terus berlanjut, Kuasa Hukum Firman S.Sos, resmi mendaftarkan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada, Kamis (14/9/2023).

Andri Alman Assigaf saat di konfirmasi melalui telfon, membenarkan perihal pendaftaran perkara Gugatan Tata Usaha Negara Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari.

“Benar kami telah mendaftarkan Gugatan sengketa pemilihan kepala desa khususnya pemilihan kepala desa Puulemo kecamatan baula pada hari kamis tanggal 14 September 2023, bahwa gugatan ini kami ajukan setelah kami tidak menerima tanggapan atas surat keberatan yang kami layangkan pada pemerintah kabupaten kolaka khususnya pada bupati kolaka pada tanggal 18 Agustus 2023,” tuturnya.

Olehnya itu, kata Andri, surat keberatan yang dilayangkan kepada Pemda Kolaka, itu tidak ditanggapi oleh bupati kolaka, sehingga pihaknya melayangkan gugatan ke PTUN pada Pengadilan PTUN Kendari.

Menurut Andri, yang menjadi tergugat pada gugatannya adalah bupati kolaka, “kami berharap gugatan dapat di kabulkan oleh pengadilan PTUN Kendari, mengigat banyaknya dugaan kecurangan yang terjadi pada pemilihan kepala desa serentak kabupaten kolaka tahun 2023,” cetusnya.

Lanjutnya, khusus pada pemilihan kepala desa puulemo kecamatan baula.
Andri menjelaskan bahwa indikasi/Dugaan pelanggaran yang ditemukan pada pemilihan kepala desa puulemo kecamatan baula sebagai berikut:

Pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak kabupaten kolaka pada tanggal 30 Mei 2023 pihaknya menemunkan banyaknya dugaan pelanggaran admistrasi dalam pelaksaan tersebut.

Selain itu, dugaan pelanggaran administrasi, ia juga menemukan dugaan pengelembungan suara yang diduga dilakukan oleh salah satu pasangan kepala dengan berapiliasi kepada panitia penyelanggaran pemilihan kepala desa serentak.

“Kami menduga pembentukan dan penunjukan panitia penyelenggara pemilihan kepala desa khusunya pemilihan desa puulemo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan republik Indonesia, dimana ketua panitia penyelenggara sebagai kaur pemerintahan desa puulemo sedangkan pelaksana tugas kepala desa merupakan menantu dari calon nomor urut 1 pemilihan kepala desa puulemo, dari kedua perangkat desa tersebut memiliki hubungan kekeluargaan dengan calon nomor urut 1 pemilihan kepala desa puulemo,” tuturnya.

Ia juga menemukan banyaknya dugaan data pemilih tetap yang berada diluar daerah kabupaten kolaka, bahkan ada yang berada diluar dari provinsi Sulawesi tenggara namun diduga ikut memilih di pemilihan kepala desa puulemo tahun 2023.

“Data pemilih tetap yang digunakan dalam pemilihan kepala desa serentak kabupaten kolaka, khususnya pemilihan kepala desa puulemo diduga bertentangan dengan data pemilih tetap KPU RI khususnya KPU Kabupaten Kolaka dan KPU Provinsi Sulawesi tenggara,” tutup Andri.

Tinggalkan Balasan