Kendari, JurnalSultra.com – Pejabat Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu bersama sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengikuti rapat koordinasi nasional (Rakornas) bersama BPKP secara daring di Command Center Kantor Balai Kota Kendari. Kegiatan ini dibuka Presiden RI Joko Widodo, Rabu (14/6/2023).
Presiden RI Joko Widodo menegaskan BPKP memiliki tugas berat dalam pengawasan untuk memaksimalkan penggunaan dana APBN maupun APBD. Sehingga dana tersebut produktif dan tepat sasaran.
Menurut Presiden, penggunaan anggaran harus produktif sehingga pengawasan harus lebih ketat hingga detail karena hasil penelitiannya dalam APBD masih banyak anggaran yang tidak menyentuh langsung hasil yang diinginkan.
Dia mencontohkan pada anggaran penanganan stunting di salah satu daerah sebesar Rp 10 miliar. Anggaran yang menyentuh langsung kebutuhan penanganan stunting seperti pembelian produk untuk peningkatan gizi hanya 20 persen, sedangkan selebihnya hanya digunakan untuk perjalanan dinas, rapat dan honor.
Begitu juga terlihat dalam program penanganan UMKM dari anggaran Rp 2,5 miliar, Rp 1,9 miliar untuk honor, rapat dan perjalanan dinas, sisanya Rp 600 juta baru untuk pengembangan UMKM, itupun tidak menyentuh langsung pelaku UMKM.
” Pelototi satu-satu hingga kebawah, itu saja masih ada yang bablas, apalagi tidak. Dan saya minta pengawasan itu orientasinya bukan prosedurnya, orientasinya hasilnya apa,” tegas presiden.
Sementara Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Muhammad Yusuf Ateh menjelaskan, tahun 2023 ini, sejumlah fokus pengawasan sedang dilakukan BPKP diantaranya, Pembangunan Infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, perizinan dan tata kelola industri Strategis, pemberdayaan UMKM serta penguatan good governance.
“Ini jadi rujukan bagi seluruh jajaran APIP dalam menjalankan program pengawasan tahunannya,” ungkapnya dalam laporan.
Sejumlah kepala OPD Kota Kendari yang hadir di command center Kota Kendari diantaranya, Inspektur Kota Kendari, Kepala BKAD, Kadis Dikmudora, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Kadis Kominfo.
