Kolut, JurnalSultra.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kembali menyalurkan bantuan seragam sekolah gratis bagi peserta didik di tingkat TK, SD, dan SMP. Penyaluran dilakukan secara simbolis oleh Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, SE, didampingi Wakil Ketua DPRD Kolaka Utara, Muhammad Syair, S.Sos, serta Penjabat Sekretaris Daerah, H. Muhammad Idrus, S.Sos., M.Si., di SDN Watuliu dan SMPN Lasusua, Senin (10/11/2025).
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Jumarding menjelaskan bahwa program bantuan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara di bawah kepemimpinan Bupati Drs. Nurrahman Umar, MH, dan dirinya, untuk mewujudkan pemerataan pendidikan sekaligus mengurangi beban ekonomi masyarakat.
“Harapan kami, dengan adanya pakaian gratis ini tidak ada lagi alasan bagi anak-anak untuk tidak bersekolah. Semua siswa akan mengenakan seragam yang sama dan merasa setara di sekolah,” ujar Jumarding.
Adapun total seragam yang disalurkan mencapai 21.829 pasang, terdiri atas 3.773 pasang untuk TK, 13.964 pasang untuk SD, dan 4.092 pasang untuk SMP. Program ini dibiayai melalui APBD Kolaka Utara sebagai bagian dari langkah strategis pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan siswa.
Wakil Bupati juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah berencana mengembangkan program serupa ke depan.
“Insya Allah, selain seragam dan buku tulis, pemerintah juga akan berupaya mewujudkan program makan siang gratis bagi siswa sebagai bentuk kepedulian terhadap tumbuh kembang generasi penerus,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kolaka Utara, Muhammad Syair, S.Sos, memberikan apresiasi dan dukungan terhadap program tersebut.
“Program ini penting untuk menyetarakan kesempatan pendidikan di Kolaka Utara. Tidak ada lagi perbedaan antara siswa yang mampu dan kurang mampu. Semua harus merasakan fasilitas yang sama,” ujarnya.
Selain bantuan seragam, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kolaka Utara juga menyalurkan buku tulis gratis bagi siswa di seluruh kecamatan. Langkah ini merupakan bagian dari dukungan pemerintah dalam menciptakan proses belajar mengajar yang merata dan berkeadilan.
