
Kolaka | Bupati Kolaka H. Amri, S.STP., M.Si., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kolaka dalam rangka persetujuan bersama terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, yang digelar di Gedung DPRD Kolaka. Kamis, (19/11/26).
Dalam rapat tersebut, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Kolaka menyepakati APBD Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1,67 triliun. Dari jumlah tersebut, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp1,65 triliun, sementara belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp1,66 triliun.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kolaka I Ketut Arjana, didampingi Wakil Ketua Ramadhan Husain dan Syaifullah Halik. Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Akbar, S.Sos., anggota DPRD, serta jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Bupati H. Amri menegaskan bahwa APBD 2027 harus menjadi instrumen nyata untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar dokumen perencanaan anggaran.
“APBD 2027 ini kita arahkan untuk sembilan program prioritas Beramal, termasuk program yang belum terealisasi tahun ini. Salah satu yang akan kita genjot adalah penuntasan Kartu Beramal,” tegas Bupati.
Selain itu, Pemkab Kolaka juga memprioritaskan pembangunan infrastruktur secara lebih masif. Pada 2027, pemerintah menargetkan pengaspalan jalan sepanjang satu kilometer di setiap desa dan kelurahan, yang akan direalisasikan pada 20 desa dan kelurahan. Pembangunan infrastruktur lainnya juga akan disesuaikan dengan tingkat urgensi dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Bupati berharap seluruh program yang telah direncanakan dalam APBD 2027 dapat dilaksanakan secara optimal, tepat sasaran, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Anggaran ini harus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat pelayanan publik, membangun infrastruktur, hingga pemerataan kesejahteraan,” harapnya.
Melalui persetujuan bersama APBD 2027 ini, Pemerintah Kabupaten Kolaka berkomitmen memperkuat pelaksanaan sembilan program prioritas Beramal sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan daerah yang merata dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (Diskominfo).






