Pentingnya Keseimbangan Perekonomian Antar Provinsi di Sekitar Ibu Kota Negara Nusantara

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat, Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, SE, M.Si.

Jakarta, JurnalSultra.com – Pemerintah memastikan terlaksananya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur. Sejumlah kontrak pekerjaan konstruksi pembangunan IKN akan ditandatangani mulai Senin depan (29/08). Hal ini disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimulyono dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, di Jakarta, Kamis lalu (25/8/).

Perkembangan pembangunan IKN ini diapresiasi oleh Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat, Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, SE, M.Si. Sebagai akademisi asal Kalimantan, Alim Bachri memberi sejumlah catatan strategis agar pembangunan monumental bagi Indonesia ini berjalan selaras dengan pembangunan di provinsi-provinsi sekitar IKN Nusantara, salah satunya Kalimantan Selatan (Kalsel).

Alim Bachri memandang bahwa IKN merupakan program strategis nasional yang akan menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus merupakan strategi pemerataan pembangunan nasional. “Posisi strategis Kalimantan sebagai pulau yang terletak di tengah-tengah NKRI dapat berfungsi sebagai pulau determinasi konektivitas wilayah timur dan barat Indonesia,” ujar Alim yang juga Wakil Ketua Forum Tata Ruang Provinsi Kalimantan Selatan.

Oleh karena itu, menurut pria kelahiran Enrekang ini, provinsi disekitar IKN akan berfungsi sebagai wilayah penyangga utama bagi IKN untuk memenuhi kebutuhan IKN secara keseluruhan. Dengan demikian, wilayah penyangga akan memperoleh manfaat yang sangat besar terhadap keberadaan IKN, mulai dari suplai kebutuhan pangan sampai kebutuhan sumber daya manusia (SDM).

[poll id=”3″]

Keberadaan IKN diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah penyangga yang selanjutnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. “Daerah penyangga IKN harus memiliki strategi pengembangan industri berbasis potensi wilayah dan sesuai dengan kebutuhan IKN,” papar Alim Bachri yang juga pernah menjadi anggota Tim Terpadu Pengembangan Industri Berbasis Hilirisasi Provinsi Kalimantan Selatan.

Alim juga menekankan bahwa Kalimantan Selatan sebagai bagian dari wilayah penyangga IKN harus mempersiapkan diri sebagai daerah mitra strategis bagi IKN. Tujuannya agar Kalsel dapat menjadikan IKN sebagai peluang pengembangan ekonomi daerahnya. Strategi pengembangan bisnis Kalsel harus didasarkan kebutuhan IKN.

“Sebagai contoh hilirisasi hasil-hasil produksi pertanian di Kalsel disuplai untuk memenuhi kebutuhan IKN dengan demikian Kalsel sebagai wilayah penyangga IKN dapat meningkatkan nilai tambah ekonominya melalui pengembangan industri wilayah,” imbuh Alim.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *