Kolaka, JurnalSultra.com – Terkait dugaan ketidakprofesionalan KPU Kolaka, Akhirnya berujung laporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). hal tersebut disampaikan oleh salah satu perwakilan peserta calon anggota PPK, Muslimin saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Komisi l DPRD yang dipimpin langsung oleh Andi Kaharuddin.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut juga dihadiri Anggota DPRD Firlan dan Musdalim, Ketua KPU, Kamal Baddu dan Anggota KPU lainnya, Muliana, Komisioner Bawaslu, Iswanto, Ketua LSM Gaki Kolaka, Haerudin Ketua LSM WRI, Amir Kaharuddin dan sejumlah Peserta calon anggota PPK yang dinyatakan tidak lulus dan yang lulus PAW.
Dalam RDP tersebut Muslimin menyatakan, pada saat tes CAT dirinya merasa semangat, karena merasakan hampir tidak ada potensi terjadinya kecurangan, namun saat memasuki tes wawancara pada seleksi PPK, ia merasakan ada keanehan terhadap jenis pertanyaan yang diberikan oleh komisioner KPU.
“Setelah proses tes wawancara usai, kami sejumlah peserta melakukan diskusi, dimana pertanyaan tidak ada kaitannya dengan kepemiluan. Seperti menanyakan siapa namamu, dimana tinggal dan siapa nama suamimu, Inikan aneh dan bagaimana cara penilaian yang dilakukan jika pertanyaannya seperti ini,” katanya.
Lanjut Muslimin yang merupakan peserta mendapat nilai tertinggi tes CAT dan juga pernah menjadi PPK pada pemilu sebelumnya menuturkan, jika dipahami seharusnya pertanyaan tidak keluar dari soal kepemiluan, komitmen dan rekan jejak yang di berikan oleh peserta, ironisnya kenyataannya tidak seperti itu, melainkan pertanyaan diluar konteks.
“Olehnya itu, kami peserta merasa anehdan bertanya, apakah pertanyaan seperti itu, bisa menghasilkan nilai yang baik, ternyata tidak,” tuturnya.
Lanjutnya lagi, bahwa ada kekeliruan terhadap format yang telah diatur oleh putusan KPU itu tidak digunakan, olehnya itu dengan adanya berbagai kekeliruan terhadap proses seleksi PPK, Teman-teman peserta berkumpul dan melakukan unjuk rasa.
“Kami melakukan unjuk rasa, itu bukan karena adanya prasaan suka, atau tidak suka, karena adanya menurut kami yang tidak sesuai. Dan bahkan saat aksi kami beberapa hari lalu, hampir semua pertanyaan kami tidak terjawab, hingga pertanyaan mengenai keterwakilan perempuan dalam perekrutan PPK, itu juga tidak terjawab,” terangnya.
Ia juga mempertanyakan menganai format pengisian nilai seleksi wawancara untuk diperlihatkan, namun kata muslimin KPU beralasan jika itu merupakan dokumen negara yang tidak bisa diperlihatkan, padahal itu tidak diatur dalam peraturan KPU.
“Sebenarnya kami mulai curiga saat tes wawancara, komisioner KPU memakai pensil. Kami juga sangat yakin yang luar biasa dan menduga adanya pesan sponsor. Dimana saat pengambilan keputusan, dengan adanya bukti whatsapp dari salah satu komisioner KPU yang menyatakan ” pada saat saya menyebut namamu, tiga komisioner mengatakan coret saja itu tanpa alasan yang jelas, ” Kata Muslimin sambil menirukan isi pesan whatsapp tersebut.
