Kendari, JurnalSultra.com – Pemerintah pusat resmi meluncurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2026 yang menyasar 8.973 unit rumah tidak layak huni di wilayah Sulawesi dan Gorontalo. Peluncuran program tersebut dipusatkan di kawasan pesisir Kelurahan Poasia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Jumat (29/5/2026).
Peluncuran dilakukan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.
Dalam kesempatan itu, kedua menteri meninjau langsung kondisi rumah warga di kawasan pesisir yang menjadi sasaran program. Mereka melihat sejumlah rumah yang dinilai tidak layak huni dengan kondisi bangunan memprihatinkan dan sanitasi yang terbatas.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan, jumlah bantuan BSPS tahun 2026 mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Di Sulawesi Tenggara, jumlah bantuan naik dari 1.129 unit pada 2025 menjadi 8.973 unit pada tahun ini.
“Kenaikannya sampai 742 persen. Ini bukti keberpihakan Presiden kepada rakyat kecil yang membutuhkan rumah layak huni,” ujar Maruarar.
Ia juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Kendari yang dinilai aktif mendukung program penanganan rumah tidak layak huni, termasuk menyiapkan rumah susun sebagai alternatif hunian sementara bagi warga penerima manfaat.
Menurut Maruarar, peningkatan kuota bantuan tersebut turut didukung perjuangan Komisi V DPR RI dalam memperjuangkan tambahan alokasi rumah bagi masyarakat Sulawesi Tenggara.
Berdasarkan data Kementerian PKP, sebanyak 7.238 unit bantuan dialokasikan untuk kawasan pesisir, 902 unit untuk wilayah perdesaan, dan 833 unit untuk kawasan perkotaan.
Khusus di Kota Kendari, pemerintah menyiapkan 548 unit bantuan rumah yang tersebar di 11 kecamatan. Jumlah tersebut meningkat tajam dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai 121 unit.
Program BSPS diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan nilai bantuan peningkatan kualitas rumah sebesar Rp20 juta per unit. Salah satu calon penerima bantuan di Kelurahan Poasia diketahui memiliki penghasilan sekitar Rp1 juta per bulan.
Sementara itu, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III, Bahtiar, menjelaskan program ini diproyeksikan mampu menyerap sekitar 35.892 tenaga kerja selama pelaksanaan.
“Tenaga pendamping teknis dan pemberdayaan masyarakat akan terlibat mulai dari verifikasi penerima bantuan hingga pengawasan kualitas pembangunan rumah,” katanya.
Di sisi lain, Mendagri Tito Karnavian menegaskan program bedah rumah merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam membantu masyarakat kurang mampu memperoleh hunian yang layak.
“Kita ingin masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan pemerintah bisa merasakan kehadiran negara,” ujarnya.
Menurut Tito, program BSPS tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik rumah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mengurangi backlog perumahan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Peluncuran program turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri, Kepala BPS RI, Ridwan Bae, Ahmad Safei, Wali Kota Kendari, Wakil Wali Kota Kendari, Forkopimda, serta sejumlah pejabat pusat dan daerah.
Post Terkait
No More Posts Available.
No more pages to load.