Jakarta, JurnalSultra.com – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa kecepatan dan ketepatan komunikasi publik menjadi faktor krusial dalam mencegah meluasnya disinformasi di ruang digital. Pemerintah, menurutnya, tidak lagi memiliki ruang untuk terlambat menyampaikan informasi resmi di tengah derasnya arus informasi dan masifnya konsumsi konten media sosial oleh masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Meutya Hafid saat membuka Forum Government Public Relations (GPR) Outlook 2026 yang digelar di Jakarta Pusat, Rabu (4/2/2026). Kegiatan ini dihadiri para Kepala Biro Humas kementerian dan lembaga, perwakilan BUMN dan BUMD, serta jajaran pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.
Dalam arahannya, Meutya menekankan bahwa paradigma komunikasi publik pemerintah harus berubah. Kecepatan dan akurasi tidak lagi bisa dipertentangkan, melainkan harus berjalan beriringan.
“Sekarang kita sudah tidak punya kemewahan untuk memilih antara cepat atau tepat. Keduanya harus hadir bersamaan. Ketika pemerintah terlambat menyampaikan informasi resmi, ruang publik akan diisi oleh disinformasi yang justru menyesatkan masyarakat,” tegas Meutya.
Ia menilai tantangan komunikasi publik saat ini semakin kompleks seiring meningkatnya kompetisi konten di ruang digital. Arus informasi yang cepat, algoritma media sosial, serta pola konsumsi publik yang serba instan membuat pesan pemerintah berpotensi tenggelam jika tidak disampaikan secara strategis dan adaptif.
Menurut Meutya, keberhasilan fungsi humas pemerintah tidak lagi diukur dari seberapa rapi pesan dirumuskan atau seberapa lengkap siaran pers disusun, melainkan dari sejauh mana informasi tersebut benar-benar dipahami masyarakat secara utuh dan benar.
“Ukuran keberhasilan humas bukan apa yang kita tulis, tetapi apa yang benar-benar sampai ke publik. Ketika informasi yang akurat kalah oleh disinformasi, maka itu menjadi tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.
Lebih lanjut, Meutya menegaskan bahwa peran humas pemerintah saat ini telah bergeser menjadi bagian integral dari kepemimpinan negara. Konsistensi narasi resmi, kecepatan respons isu, serta kemampuan mengelola persepsi publik dinilai sangat menentukan reputasi pemerintah sekaligus keberhasilan pelaksanaan program nasional.
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi dan jejaring antarlembaga dalam menghadapi disinformasi yang kerap bekerja secara terorganisir dan berjejaring lintas platform.
“Jika disinformasi bekerja secara kolektif dan sistematis, maka humas pemerintah juga harus bekerja secara berjejaring. Kolaborasi menjadi jauh lebih relevan dibandingkan kompetisi di era digital,” kata Meutya.
Selain kolaborasi, penguatan dan konsolidasi data internal disebut sebagai fondasi utama komunikasi publik yang cepat dan akurat. Tanpa data yang solid dan terintegrasi, humas dinilai akan kesulitan merespons isu strategis secara sigap dan terukur.
Menutup arahannya, Meutya Hafid mengajak seluruh insan humas pemerintah untuk menjaga kekompakan dan menyampaikan kebijakan pemerintah dengan berbagai pendekatan komunikasi, namun tetap berada dalam satu kerangka narasi yang sama.
“Mari kita jaga satu narasi untuk membangun negeri. Suaranya boleh beragam, gayanya bisa berbeda, tetapi arah dan tujuannya harus tetap satu,” pungkasnya.
