Kolaka, JurnalSultra.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kolaka Tahun 2025–2029. Forum ini dilaksanakan di Ballroom Sutan Raja, Kamis (08/05/2025).
Musrenbang ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan gagasan lintas sektor, merumuskan kebijakan pembangunan, serta menyerap aspirasi masyarakat guna menentukan arah pembangunan Kolaka lima tahun ke depan.
Dalam sambutannya, Bupati Kolaka, Amri, menegaskan bahwa RPJMD 2025–2029 mengusung visi “Terwujudnya Kabupaten Kolaka yang Berkeadilan, Maju dan Unggul.” Visi tersebut dinilai mencerminkan aspirasi masyarakat Kolaka terhadap pemerintahan yang adil, pelayanan publik yang merata, serta kemajuan di berbagai sektor pembangunan.
“Visi ini merefleksikan harapan masyarakat akan keadilan dalam pelayanan, peningkatan kesejahteraan, dan daya saing Kolaka di berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta tata kelola pemerintahan,” ujar Amri.
Dalam forum tersebut, sejumlah indikator makro pembangunan juga dipaparkan. Pertumbuhan ekonomi Kolaka pada 2024 tercatat sebesar 5,06 persen, dan ditargetkan mencapai 6,8 persen pada 2030. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada di angka 76,2 poin dan ditargetkan naik menjadi 80,71 poin. Angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 11,67 persen dan ditargetkan menurun hingga 9,25 persen. Sementara tingkat pengangguran terbuka tercatat 2,29 persen dan ditargetkan menjadi 1,61 persen pada 2030.
Sebagai bagian dari Program 100 Hari Kerja, Bupati Amri juga menyoroti peluncuran lima Kartu BERAMAL, yakni:
Kartu SEHAT BERAMAL (layanan kesehatan),
Kartu PINTAR BERAMAL (pendidikan),
Kartu TANI BERAMAL (pertanian),
KARPER BERAMAL (perikanan),
serta KUBISA BERAMAL untuk disabilitas dan lansia.
“RPJMD ini bukan sekadar dokumen formalitas, melainkan dokumen strategis yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan, program, dan penganggaran lima tahun ke depan,” jelasnya.
Amri menekankan bahwa seluruh program pembangunan harus disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat serta memiliki indikator yang terukur. “Kita tidak hanya membangun sistem yang baik di atas kertas, tetapi juga harus memastikan manfaatnya nyata dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.
