Kendari, JurnalSultra.com – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Kendari yang dipimpin Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Nismawati, mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pengendalian inflasi dan percepatan pembangunan 3 juta rumah rakyat. Kegiatan ini digelar secara daring dari Command Center Pemkot Kendari, Senin (14/7/2025).
Rakornas tersebut merupakan bagian dari agenda rutin Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang diinisiasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Fokus utama pembahasan kali ini adalah pengendalian inflasi pangan serta percepatan realisasi program pembangunan rumah rakyat sebagai langkah menjaga daya beli masyarakat dan ketahanan ekonomi nasional.
Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dalam arahannya menegaskan pentingnya percepatan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui operasi pasar yang dilakukan pemerintah pusat bersama Bulog.
“Kita harus segera mengidentifikasi daerah-daerah prioritas untuk mempercepat penurunan harga, agar inflasi tetap terkendali,” ujar Tomsi.
Deputi Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, melaporkan bahwa pada pekan kedua Juli 2025, inflasi nasional masih terkendali. Inflasi bulanan tercatat sebesar 0,19%, inflasi tahunan 1,87%, dan inflasi tahun kalender mencapai 1,38%.
Meski demikian, Pudji mengingatkan pemerintah daerah untuk tetap waspada terhadap kenaikan harga komoditas pangan segar. “Inflasi tertinggi berasal dari komponen harga bergejolak, yakni 0,77% dengan andil inflasi 0,13%. Komoditas seperti cabai rawit, beras, dan bawang merah masih menjadi penyumbang utama,” jelasnya.
BPS juga mencatat sebanyak 35 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), dengan DKI Jakarta dan Sulawesi Utara menjadi wilayah dengan lonjakan tertinggi akibat kenaikan harga bahan pangan. Sementara itu, dua provinsi tercatat mengalami penurunan IPH dan satu provinsi stabil.
Partisipasi TPID Kendari dalam Rakornas ini diharapkan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga serta mendukung upaya pemerintah pusat dalam percepatan pembangunan rumah rakyat.
