Kolut, BuletinNews.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Kolaka Utara menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KU-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD, Selasa (14/10/2025).
Pandangan Fraksi PKB disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi, Samsir, ST., M.Si, didampingi Wakil Ketua Fraksi Ir. Alimuddin Addin, Sekretaris Hj. Ulfah Haeruddin, ST, serta anggota Hj. Sukmawati dan Muhammad Syair, S.Sos.
Dalam pandangannya, Samsir menegaskan sejumlah usulan strategis yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan kinerja fiskal daerah. Salah satu poin penting yang diusulkan ialah penerbitan Peraturan Bupati tentang larangan penjualan rokok kepada anak berseragam sekolah, sebagai bentuk perlindungan terhadap generasi muda dari bahaya rokok.
“Kami ingin agar Pemda tegas dalam melindungi anak-anak dari paparan rokok. Ini langkah konkret membangun masa depan Kolaka Utara yang sehat,” tegas Samsir.
Selain itu, Fraksi PKB juga mendorong pemerintah daerah memprioritaskan pendataan anak putus sekolah, melalui sinergi lintas sektor hingga tingkat desa dan kelurahan, serta mengalokasikan anggaran khusus untuk mengatasinya.
Dalam sektor pendapatan daerah, Fraksi PKB meminta pembentukan Satgas Percepatan PAD, khususnya di sektor pertambangan, serta mendorong percepatan lelang dan realisasi anggaran agar berdampak pada pembukaan lapangan kerja baru.
Di bidang ekonomi masyarakat, Fraksi PKB menekankan pentingnya memperkuat program pertanian, perkebunan, dan perikanan, serta percepatan belanja APBD agar pertumbuhan ekonomi dapat tercapai sesuai target.
Fraksi PKB juga menyoroti pentingnya pengawasan lingkungan di wilayah pertambangan yang belum memiliki dokumen AMDAL, serta meminta Pemda memfasilitasi penurunan status hutan bagi desa yang dilalui jaringan listrik namun masih berada di kawasan hutan produksi.
Dalam aspek infrastruktur, Fraksi PKB mendorong Pemda untuk memprioritaskan: Pembangunan jalan menuju Pelabuhan Lelelwawo pasca longsor, Pembangunan jembatan di Desa Pasampang, Rehabilitasi Kantor Camat Wawo, serta Pembangunan SPAM Batu Putih untuk lima desa.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nurrahman Umar, MH, menyampaikan apresiasi dan mendukung penuh masukan Fraksi PKB. Ia memastikan usulan-usulan tersebut akan menjadi perhatian pemerintah daerah, termasuk rencana penerbitan Perbup larangan penjualan rokok kepada anak sekolah.
“Kami akan kaji bersama perangkat daerah terkait. Perlindungan generasi muda menjadi prioritas kami,” ujar Bupati Nurrahman.
Terkait pembentukan Satgas PAD, Bupati menjelaskan bahwa tim penilai pajak dan retribusi di sektor pertambangan sudah berjalan sejak 2025 dan akan diperkuat bila dibutuhkan. Ia juga memastikan percepatan belanja APBD serta penguatan sektor pertanian dan perikanan akan terus dilakukan untuk mempercepat perputaran ekonomi daerah.
Sementara terkait pengawasan lingkungan pertambangan, Bupati menjelaskan bahwa meski kewenangannya kini berada di tingkat provinsi dan pusat, Pemda tetap akan berperan aktif dalam memastikan pemulihan lingkungan berjalan sesuai ketentuan.
“Pemerintah daerah berkomitmen menjalankan program yang berdampak langsung pada masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi Kolaka Utara,” tutup Bupati.
