Palu, JurnalSultra.com – Sulawesi Tengah, Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura didampingi Wakil Gubernur Drs. Ma’mun Amir, Pj. Sekda Ir. Moh. Faisal Mang, MM dan Ketua DPRD di wakili Wakil Ketua DPRD H. Muharam Nurdin, S.Sos., M.Si melantik dan ambil sumpah Pejabat Administrator (Eselon III) dan Pejabat Pengawas (Eselon IV) pada Lingkup Pemerintah Prov. Sulteng. Bertempat di Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur. Kamis (28/4/22).
Mengawali sambutannya, Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada seluruh Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas yang baru saja dilantik sekaligus menyampaikan harapan beliau agar esensi puasa ramadhan yang dijalani dapat menempa kualitas kepemimpinan, terutama dalam Self Leadership (memimpin diri sendiri) dan Self Control (mengendalikan diri) sehingga lebih mudah mengotrol emosi serta tidak akan mudah marah dan tersinggung, tidak anti kritik dan lebih menerima masukan sekaligus dapat menjadi teladan bagi bawahan.
Selanjutnya, Gubernur menegaskan bahwa menangani kemiskinan, pengangguran dan ketertinggalan menjadi fokus yang harus kita selesaikan bersama. Sepanjang tahun 2021 ada sejumlah capaian yang menggembirakan yaitu pertama, pertumbuhan ekonomi menembus angka 11,70% jauh diatas rata-rata nasional yang hanya 3,69%. Kedua, tingkat kemiskinan menurun 13,6% menjadi 12,18%. Tingkat pengangguran menurun dari 3,70% menjadi 3,75% serta indeks gini menjadi 0,326% dan masih lebih tinggi dari indeks gini nasional sebesar 0,381%. Tingkat IPM meningkat dari 69, 55 poin menjadi69,79 poin.
“Saya meminta kepada para pejabat administrator dan pengawas untuk melakukan sinergi dalam mewujudkan program daerah Sulteng Sejahtera, Sulteng Maju dan Sulteng Tangguh” tambah H. Rusdy Mastura saat menyampaikan sambutan.
Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa ada beberapa langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menangani kemiskinan yaitu ; Pertama, melakukan penandatangan MOU dengan Bank BRI mengenai penyaluran KUR dengan bunga sebesar 3% untuk pelaku UMKM.
Kedua, penyaluran bantuan tunai 1 juta per kepala keluarga miskin yang terdata sebagai penerima BLT dan PKH.
Ketiga, batuan sebesar 100 Miliar untuk Kabupaten/Kota berupa pokir program kegiatan dan pembangunan.
