Kendari, JurnalSultra.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang rutin diselenggarakan setiap pekan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI), Senin (30/6/2024). Rakor yang digelar secara hybrid ini dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, dan dirangkaikan dengan evaluasi dua program strategis nasional, yakni Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) serta Program Tiga Juta Rumah.
Pemprov Sultra mengikuti kegiatan ini secara virtual dari Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Provinsi Sultra. Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Asisten II Setda, Kepala Biro Perekonomian, serta perwakilan dari OPD teknis, BPS, Bulog, dan instansi terkait lainnya.
Dalam sesi evaluasi, Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PUPR, Imran, menyampaikan bahwa percepatan realisasi Program Tiga Juta Rumah membutuhkan kerja sama lintas sektor, hingga tingkat desa. Ia menekankan delapan arahan strategis yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah, mulai dari penganggaran untuk rumah tidak layak huni hingga peniadaan pungutan liar dalam perizinan.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memaparkan evaluasi pelaksanaan Program PKG yang menjadi bagian dari tiga prioritas Kemenkes. Program ini menyasar seluruh kelompok usia dan akan diperkuat dengan momentum seperti PKG Sekolah yang dijadwalkan mulai berjalan pada tahun ajaran baru Juli 2025.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, turut melaporkan kondisi inflasi terkini. Berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) minggu keempat Juni 2025, Sultra mengalami kenaikan IPH sebesar 1,43 persen, dipicu oleh harga beras, daging ayam ras, dan cabai merah. Kabupaten Bombana mencatat kenaikan tertinggi di luar Jawa dan Sumatera sebesar 3,57 persen, sedangkan Kabupaten Buton sebesar 3,10 persen.
Sekjen Kemendagri, Tomsi Thohir, menutup rakor dengan mengingatkan pentingnya enam langkah konkret pengendalian inflasi yang harus dilakukan oleh daerah, mulai dari operasi pasar murah hingga dukungan transportasi dari APBD. Ia menyoroti masih rendahnya tingkat implementasi langkah-langkah tersebut oleh sebagian besar daerah.
