Kolaka, JurnalSultra.com – Wakil Ketua DPRD Kolaka, Awaluddin Paseng Gerilyawan, S.IP, bersama Wakil Ketua II, Ir. Syaifullah Halik, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kolaka Tahun 2025–2029. Acara ini diselenggarakan oleh Bappeda Kabupaten Kolaka di Ballroom Sutan Raja, Kamis (08/05/2025).
Musrenbang ini menjadi momen strategis dalam merumuskan arah pembangunan lima tahun ke depan dengan mengusung visi “Terwujudnya Kabupaten Kolaka yang Berkeadilan, Maju dan Unggul.” Dalam paparannya, Bupati Kolaka, Amri, menjelaskan bahwa visi tersebut mencerminkan harapan masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang adil serta peningkatan kesejahteraan di berbagai sektor seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan tata kelola pemerintahan.
Beberapa indikator makro pembangunan juga dipaparkan, di antaranya pertumbuhan ekonomi 2024 sebesar 5,06% dengan target meningkat hingga 6,8% pada 2030, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 76,2 menjadi 80,71, penurunan angka kemiskinan dari 11,67% menjadi 9,25%, serta pengurangan tingkat pengangguran dari 2,29% menjadi 1,61%.
Bupati Amri juga memperkenalkan program unggulan “Lima Kartu BERAMAL” sebagai bagian dari 100 Hari Kerja, yang meliputi Kartu SEHAT, PINTAR, TANI, KARPER, dan KUBISA BERAMAL, dengan sasaran kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas.
Dalam pernyataannya, Wakil Ketua DPRD Kolaka, Awaluddin Paseng Gerilyawan, menyatakan dukungannya terhadap penyusunan RPJMD. Ia menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif agar program yang dirancang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.“Kami dari DPRD Kolaka mendukung penyusunan RPJMD ini, namun yang paling penting adalah bagaimana seluruh program tersebut tepat sasaran dan benar-benar pro-rakyat. RPJMD harus jadi solusi, bukan sekadar dokumen. Setiap rupiah yang dianggarkan harus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat bawah,” tegas Awaluddin.
“Kami dari DPRD Kolaka mendukung penyusunan RPJMD ini, namun yang paling penting adalah bagaimana seluruh program tersebut tepat sasaran dan benar-benar pro-rakyat. RPJMD harus jadi solusi, bukan sekadar dokumen. Setiap rupiah yang dianggarkan harus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat bawah,” tegas Awaluddin.
Ia juga mengingatkan pentingnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan demi menciptakan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.
