Kendari, JurnalSultra.com – Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM, bersama para peserta Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD), mengikuti sesi bertema “Public Private Partnerships: Insights on Governance and Sustainability with Applications in Indonesia and Singapore” pada Sabtu (15/11/2025).
Sesi tersebut menghadirkan pembahasan komprehensif mengenai strategi Public Private Partnership (PPP) atau Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagai instrumen pembangunan yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada keberlanjutan.
Dalam kegiatan itu, para peserta KPPD mendapatkan pemahaman bahwa PPP bukan sekadar opsi pendanaan alternatif, melainkan mekanisme tata kelola modern yang memungkinkan pemerintah meningkatkan kualitas layanan publik melalui inovasi, efisiensi pembiayaan, serta sistem pembagian risiko yang lebih proporsional antara pemerintah dan sektor swasta.
Pendekatan PPP semakin relevan di tengah meningkatnya kebutuhan infrastruktur, tuntutan layanan publik yang lebih baik, serta agenda pembangunan berkelanjutan.
Sesi ini juga menyoroti berbagai capaian Indonesia dalam mendorong skema KPBU pada beragam sektor, mulai dari transportasi, energi, air minum, sanitasi, persampahan hingga fasilitas sosial. Beberapa poin penting yang dicatat oleh peserta, termasuk Wali Kota Kendari, antara lain:
Kesiapan proyek KPBU terus membaik berkat penguatan project development facility oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan.
Peluang kolaborasi PPP untuk layanan lingkungan dan fasilitas perkotaan semakin terbuka bagi pemerintah daerah.
Tantangan yang masih dihadapi mencakup penataan kelembagaan, kejelasan regulasi teknis, serta integrasi aspek keberlanjutan dalam dokumen perencanaan proyek.
Para peserta menegaskan bahwa keberlanjutan tidak dapat ditempatkan sebagai elemen tambahan, melainkan harus menjadi bagian yang melekat sejak tahap perencanaan, pengembangan, hingga operasional proyek.
